animasiku

kesedihanmu membuat ku iba
dan ingin slalu mencoba menghiburmu
tapi sekarang dirimu bahagia, ceria, ...
dan itu semua membuat mu lupa akan diriku
jujur,,,dirimu sudah membuat ku sedih

sama halnya dengan dirimu sebelum bahagia

suryani03@

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PERTAMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang  : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -undang No. 25 tahun

1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah maka segala peraturan perundang -undangan yang

bertentangan  dan / atau tidak sesuai dengan  Undang -undang

tersebut perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari daratan dan perairan

yang banayk mengandung berbagai jenis bahan Galian yang berupa

sumber daya alam yang cukup potensial sebagai msalah satu sumber

penerimaan daerah dan negara, dalam pengelolaannya telah menjadi

wewenang pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan pem binaan,

pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinir untuk

mencegah / mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat

merugikan daerah dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan

program Pembangunan kemasyarakatan;

a. bahwa peraturan daerah Propinsi Riau dan atau peraturan yang

mengatur tetang pertambangan ternyata sudah  tidak  sesuai  dengan

perkembangan  otonomi -

daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud Undang -

undang tersebut diatas, untuk menghindari kekosongan pelayanan

masyarakat terhadap dibidang perttambangan tanpa mengurangi arti

dan pentingnya prakarsa daerah dalam menyelenggarakan

otonominya sesuai dengan kondisi daerah masing -masing, dipanadng

perlu mengatur kembali tata cara pelak sanaan pembinaan,

pengendalian dan pengawasan pertambangan yang ditetapkan dalam

peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran negara nomor

1646);

2. Undang-undang  No. 11 Tahun 1967, tentang ketentuan -ketentuan

pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,

tambahan lembaran negara No. 2831);3. Undang-undang No. 18 Tahun 1967, tentang Pajak Daerah dan

kontribusi dan peratuan pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 40, tambahan lembaran nomor 3684);

4. Undang-undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran

negara No. 3699);

5. Undang-undang No. 24 Tahun 1997, tentang Penataan Ruang;

6. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran negara

Nomor 3839);

7. Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, tambahan lembaran negara No. 3851);

8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,   Ka bupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3902) yang telah disempurnakan dengan Undang -undang

Nomor 13 Tahun 2000 (Lembnaran Negara tahun 2000 Nomor 80,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, tentang pelaksanaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun

1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3003);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973, tentang Pengaturan

dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan

(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembar an

Negara Nomor 3003);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pengolahan

Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);

12. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 1988, tentang Koordinasi

kegiatan Instansi Vertikal di daerah, (Lembaran Negara Tahun 1989

No.10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Tentang Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000. Tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang tarif atas

jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Pertambangan dan energi di bidang Pertambangan

Umum.

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Mei 1999, Tentang Teknik

Penyusunan Peraturan perundangan-undangan dan bentuk

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999

Nomor 70);

16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984

tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1986 Tentan g

Pegetahuan Umum Megenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Pemerintah Daerah.18. Keputusan Menteri Negara  Lingkungan Hidup Nomor:KEP.39 /

MENLH / 8 / 98 Tentang Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib

dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkun gan.

19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256

K/M.PE/1991, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan

Usaha Pertambangan bahan galian golongan C oleh pelaksana

Inspeksi Pertambangan Daerah (PITDA).

20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energ i Nomor :

1211.K/008/M.PE/1995, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pertambangan Umum.

21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :

555.K/26/M.PE/1995, tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha

Pertambangan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG

PERTAMBANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng an :

a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Karimun;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun;

d. Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah  Dewan Perwkilan Rakyat Daerah

Kabupaten Karimun;

e. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Karimun;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;

g. Bahan Galian Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut bahan galian adalah

semua jenis endapan yang terdapat didalam dan diatas permukaan bumi yang terdiri

dari unsur-unsur kimia, mineral-mineral bijih, batubara, gambut, pasir dan  segala

macam batuan termasuk batu mulia;

h. Pertambangan Daerah, kegiatan Pertambangan yang terdiri dari eksplorasi,

eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta fasilitas

penunjang lainnya baik yang berada dalam satu wilayah maupun  pada lokasi

terpisah;

i. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan Pertambangan yang

dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong

dengan menggunakan alat yang sederhana;

j. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum

yang berlaku di Indonesia;

k. KP. Adalah Kuasa Pertambangan yang memberikan wewenang untuk melaku kan

semua atau sebagian kegiatan Pertambangan;l. Penyelidikan umum, adalah Penyelidikan secara Geologis umum atau Geofisika, di

daratan, perairan, dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta Geologi

umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan gal ian pada umumnya;

m. Eksplorasi, adalah Tahapan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi umum

dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang

kwalitas, letak /posisi serta jumlah cadangan bahan galian yang terkandung;

n. Eksploitasi / Produksi, adalah tahapan usaha penambangan dengan maksud untuk

menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;

o. Pengolahan / Permunian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta

memanfaatkan dan memperoleh unsur -unsur yang terdapat dalam bahan galian;

p. Pengangkutan, adalah segala kegiatan pemindahan bahan galian dari tempat

eksploitasi atau pengolahan /pemurnian ke tempat berikutnya;

q. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau

pengolahan /pemurnian;

r. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perorangan /pribadi atau

badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

s. Iuran adalah Pungutan-pungutan Daerah dan /atau pungutan negara yang dikenakan

kepada setiap pemegang  SIPD /Surat Izin Penambangan Daerah yang

bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah dan /atau

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dibidang

Pertambangan;

t. Reklamasi,  adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan

kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha

Pertambangan;

u. Konservasi, adalah Pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang tidak dapat

diperbaharui (Unrenewable) menjamin kesinambungan  penyediaannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan kwalitas, nilai dan ke anekaragamannya;

v. Garis pantai, adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah

pada pulau yang terluar;

w. Wilayah Pertambangan, adalah seluruh lokasi kegiatan Pertambangan dan lokasi

fasilitas penunjang kegiatan penambangan.

BAB II

PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

(1) Bahan galian yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah bahan galian yang

telah menjadi kewenangan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

(2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah bahan galian yang

terletak di wilayah daerah baik didarat maupun dilaut sejauh batas wilayah perairan

daerah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas minimal 2 (dua) mil untuk

pertambangan pasir laut;

(3) Penguasaan oleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya

oleh Pemerintah Daerah;

(4) Pemerintah Daerah mengatur dan membuat semua kebijakan umum pengelolaan

bahan galian dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD atas

pelaksanaannya.BAB III

PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

(1) Kebijaksanaan umum pengusahaan bahan galian sebagai pelaksana penguasaan

daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

a. Penetapan standar Penambangan daerah secara umum.

b. Penetapan pedoman pemberian izin, Pembinaan dan Pengawasan.

c. Penatapan kebijakan tentang kemitraan.

d. Penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi.

e. Melakukan kegiatan Survey, Inventarisasi dan Pemetaan bahan galian.

(2) Kebijakan operasional pengawasan dan penguasahaan bahan galian sebagai

pelaksanaan penguasaan daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ke wenangan

dan tanggung jawab.

(3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan kegiatan Pertambangan dae rah dilakukan oleh

Bupati.

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan wilayah Pertambangan Daerah;

(2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha Pertambangan

Daerah.

(3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan

keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat :

1). Menerbitkan Surat Izin Kuasa Pertambangan.

2). Menetapkan sebagian dan atau seluruh wilayah Pertambangan Daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pa sal 4 daerah ini, meliputi :

a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Daerah;

b. Melakukan kegiatan survei, iventarisasi dan pemetaan bahan galian daerah;

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan daerah;e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan

kegiatan pertambangan daerah termasuk hasil produksinya kepada DPRD, Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V

KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 8

(1) Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Daerah, Bupati wajib mengutamakan

kepentingan daerah.

(2) Dalam pelaksanaan Usaha Pertambangan Daerah, Pemegang KP wajib

mengutamakan kepentingan daerah.

(3) Kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah

kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Pasal 9

(1) Izin usaha Pertambangan yang diajukan dalam rangka penanaman mod al asing

harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan modal

yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

(2) Usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah usaha

patungan dengan saham kepemilikan dikuasai Warga Negara Indonesiadan Badan

Hukum Indonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara kerja sama dalam rangka penanaman modal asing

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan

peraturan daerah.

(4) Izin usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini

dikeluarkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Pasal 10

(1) Izin usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk serta baru

dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat KP, Kecuali kegiatan

Pertambangan yang menggunakan teknologi tinggi yang srategis, konservasi dan

standarisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

(2) KP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :

a. KP Eksplorasi;

b. KP Eksploitasi;

c. KP Pengolahan dan Pemurnian;

d. KP Pengangkutan ;

e. KP Penjualan.(3) Kuasa Pertambangan (KP ) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang

dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang sama dapat diberikan satu KP

dalam satu paket kecuali untuk perorangan dan badan Hukum yang berbeda maka

masing-masing kegiatan Pertambangan Diberikan satu KP;

(4) KP Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya

jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi;

(5) KP Pengangkutan dan KP Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang

adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi dan/

atau KP Pengolahan dan Permunian.

Pasal 11

Izin Pertambangan Daerah adalah dapat diberikan kepada :

a. Badan usaha milik Daerah.

b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada dikabupaten;

c. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang -

undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, penguru snya

berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai

lapangan usaha dibidang Pertambangan;

d. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka

yang bertempat tinggal di daerah kabupaten;

e. Kelompok usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Daerah Kabupaten.

Pasal 12

(1) Setiap KP sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini

hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian.

(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu KP untuk masing -masing jenis bahan

galian akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) KP Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama -lamanya 10 tahun dan

dapat diperpanjang maksimal dua kali, setiap kali perpanjangan selama -lamanya

lima tahun dan/ atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia

dan kondisi lapangan.

(4) Permohonan perpanjangan KP diajukan kepada Bupati selambat -lambatnya 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian -bagian

tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.

(2) KP tidak dapat dipindah tangankan / dialihkan kepada pihak lain dan/ atau

dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan BupatiBAB VII

TATA CARA MEMPEROLEH KP

Pasal 14

(1) Permohonan KP disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pertambangan

menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan

ditembuskan ke DPRD.

(2) Permohonan KP harus dilampiri dengan :

a. Peta wilayah dan peta lokasi Pertambangan Daerah yang menunjukkan batas -

batas titik kordinat secara jelas dan keterangan lainnya yang diperlukan;

b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan;

c. Proposal pembinaan masyarakat di sekitar lokasi tambang;

d. Rancangan Dokumen AMDAL dan/ atau UKL / UPL sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

(3) Permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi dan ketentuan -ketentuan

seperti tersebut dalam ayat (2), harus mempresentasikan rencana kerja keseluruhan,

baik mencakup aspek teknis maupun aspek-aspek lain yang akan ditimbulkan

sebagai dampak dari kegiatan usaha pertambangan.

(4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu pemohon yang memenuhi

syarat dan kwalitas, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon pertama.

(5) Perusahan berkantor dan berdomosili di Kabupaten Karimun.

BAB VIII

PEMBERIAN KP

Pasal 15

(1) KP diberikan oleh Bupati.

(2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian KP kepada Kepala Dainas untuk

luas dan jenis bahan galian tambang yang akan diatur dan ditetapk an dengan

keputusan Bupati.

(3) Bupati atau Kepala Dinas menyampaikan tembusan KP tersebut diatas kepada

DPRD Kabupaten Karimun, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan.

(4) Sebelum Bupati memberikan KP, terlebih dahulu dimintakan pendapat /

Pertimbangan Instansi Teknis terkait, antara lain mengenai status tanah atau

wilayah, dengan ini memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan

hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat.

(5) Setiap pemberian KP harus dipertimbangkan jenis dan besarnya endapan bahan

galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.BAB IX

PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan Pertambangan bahan galian h arus sudah dimulai selambat -

lambatnya 4 (empat) bulan sejak KP dikeluarkan dan / atau ditentukan dalam KP.

(2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kegiatan Pertambangan

belum dapat dimulai, pemegang KP harus memberikan laporan tertulis kepad a

Bupati dan / atau Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan -alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan;

(3) Jangka waktu sebgaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang apabila

alasan-alasan yang diajukan sebgaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat

diterima dalam jangka waktu selambat -lambatnya 2 bulan.

Pasal 17

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi

kerusakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja (K -3) atau

lingkungan hidup, pemegang KP diwajibkan menghentikan kegiatannya atau dapat

dihentikan oleh Instansi terkait dan mengusahakan penanggulangannya serta segera

melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang akan

mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup

karena kegiatan pertambangan bahan galian, Bupati dapat mencabut KP yang

bersangkutan.

Pasal 18

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan Penambangan bahan galian harus

memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen Amdal dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pembelian, Penyimpanan / Penimbunan, Pengankutan penggunaan dan pemusnahan

bahan peledak dalam kegiatan Pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  X

HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 20

(1) Untuk kegitan Penambangan bahan galian, tidak diperkenankan adanya pengalihan

hak atas tanah.

(2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihi ndarkan atas permintaan pemilik

tanah yang berhak, maka tanah tersebut  harus dibebaskan atas nama perusahaan

pemegang KP dengan ketentuan seluruh pasca Pertambangan diserahkan kepada

Pemerintah Daerah.(3) Pemegang KP wajib mengganti kerugian akibat dari keg iatan usahanya atas segala

sesuatau yang berada atas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan daerah

atau wilayah KP maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu

dilakukan dengan atau / tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapa t

diketahui terlebih dahulu.

(4) Kerugian yang desebabkan oleh usaha dari dua pemegang KP atau lebih

dibebankan kepada mereka bersama.

(5) Besarnya ganti rugi dan /atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana

dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan b erdasarkan musyawarah dan

mufakat antara pihak terkait dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang

berlaku.

Pasal  21

(1) Apabila telah diberi KP atas suatu daera atau wilayah, maka pemegang hak tanah

diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang

bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sebelum pekerjaan dimulai, pemegang KP memperlihatkan KP atau salinannya

yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan

dilakukan;

b. Memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas

musyawarah / mufakat kedua belah pihak.

(2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibeban kan kepada

pemegang KP yang bersangkutan.

Pasal  22

(1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti

rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 maka penentuannya

diserahkan kepada Bupati.

(2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pe nyelesaiannya dilimpahkan kepada

pengadilan negeri setempat.

Pasal 23

Apabila telah diberi KP pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak atas tanah,

maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan tanah lain kecuali dengan persetujuan

Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

KEWAJIBAN PEMEGANG KP

Pasal 24

Pemegang KP berkewajiban untuk :

(1) Membayar Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan / atau

melunasi iuran lainnya seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perunda ng-

undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.(2) Melaksanakan pemeliharaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K -3), teknik

Pertambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan petunjuk-

petunjuk dari pejabat pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/ atau oleh pejabat

Instansi lainnya yang berwenang.

(3) Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksana kegiatannya secara berlaku sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku, kepada Bupati

melalui kepala Dinas yang bersangkutan dan DPRD.

(4) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan

lingkungan secara berkala kepada Dinas pertambangan dan Instansi teknis terkait

yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan

Dokumen AMDAL dan / atau UKL -UPL yang telah mendapat persetujuan dari

pejabat yang berwenang dan tembusan disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

(5) Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan semua peralatan tambang dan memasang

tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan

dalam keputusan Bupati.

(6) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan

dan kemampuan tenaga kerja yang tersedeia minimal 50 % untuk pe rtambangan

pasir laut dan 70 % untuk pertambangan pasir darat, pertambangan granit,

pertambangan timah dan laporannya disampaikan kepada  Bupati dan DPRD secara

berkala.

(7) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KP.

Pasal  25

(1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang atas sepengetahuan

DPRD, pemegang KP, diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua

kerusakan lingkungan termasuk bangunan -bangunan perairan, tanggul -tanggul,

sarana dan prasarana penangkapan ikan, ba gian tanah yang berguna bagi saluran

air dan badan jualan, yang terjadi atau akibat karena pengambilan / penambangan

dan / atau pengangkutan bahan galian.

(2) Apabila pemegang KP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah

pengawasan Pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang KP.

(3) Apabila kerusakan sebgaimana dimaksaud ayat (1) pasal ini, disebabkan oleh lebih

dari 1 (satu) pemegang KP, maka biaya tesebut dibeba nkan kepada mereka secara

bersama.

Pasal  26

(1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan pengelolaan lingkungan

pada kegiatan pertambangan daerah, pemegang KP diwajibkan menyetor dana

Jaminan Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi (JPLR) pada bank yang telah

ditunjuk yang besarnya, tata cara penyetoran dan tata cara pencairan akan diatur

dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan lingkungan pada lahan bekas

Pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah dan / atau mengikuti

perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten yang bersangkutan dengan memperhatikan permintaan masyarakat

setempat dan diketahui oleh DPRD.

BAB  XII

BERAKHIRNYA KP

Pasal 27

(1) KP dinyatakan tidak berlaku, karena  :

a. Masa berlakunya KP telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

b. Pemegang KP mengembalikan kepada Bupati melalui kepala Dinas sebelum

berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam KP yang bersangkutan;

c. Dicabut oleh Bupati, karena :

- Melanggar ketentuan yang berlaku sebagimana yang dimuat dalam

peraturan daerah ini, dan atau peraturan perundang -undangan lainnya

yang berlaku dibidang pertambangan memenuhi kewajiban yang

tercantum dalam KP yang bersangkutan;

- Pemegang KP tidak melaksanakan ke giatan pertambangan tanpa

memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Dibatalkan dengan keputusan Bupati untuk kepentingan Negara.

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku KP

Eksploitasi berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati menetapkan

jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang

menjadi milik pemegang KP yang masih terdapat dalam batas wilayah

pertambangan, kecuali benda dan bangunan yang telah dipergunaka n untuk

keperluan umum sewaktu KP yang masih berlaku. Segala sesuatu yang belum

diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik pemerintah

daerah.

(3) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan, baik karena pembatalan

maupun karena hal lain, Pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha -

usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan

keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(4) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengend alian

keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum

meninggalkan bekas wilayah Pertambangan.

Pasal 28

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam KP telah berakhir dan pemegang izin

tidak mengajukan permohonan perpanjangan maka SIPD tersebut berakhir menurut hukum.

BAB XIII

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 29

(1) Izin Usaha Pertambangan Rakyat diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat

Keterangan Izin Pertambangan Daerah (KIPD).

(2) Dalam rangka memperdayakan dan terpenuhinya kaida h Pertambangan yang baik,

usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibina oleh Bupati.(3) Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara dan syarat untuk memperoleh KIPD diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling

membutuhkan, memperkuat dan menyenangkan.

Pasal 31

(1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 peraturan daerah ini

antara lain :

a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat / Koperasi sebagian

lahan yang mengandung bahan galian beserta data potensinya;

b. Membeli hasil produksi usaha penambangan yang dilakukan rakyat;

c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha Pertambangan Rakyat;

d. Memberikan kesempatan pengusaha kecil/ menengah setempat untuk

melakukan kegiatan penunjang;

e. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan

reklamasi daerah bekas penambangan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih

lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XV

IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 32

(1) Obyek Iuran Pertambangan Daerah, terdiri dari :

a. Luas Wilayah KP Eksplorasi;

b. Luas Wilayah KP Eksploitasi;

c. Hasil produksi yang diperoleh dari eksploitasi.

(2) Subyek pada Iuran Pertambangan Daerah, adalah sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 11 peraturan Daerah ini.

Pasal 33

(1) Besarnya Iuran Pertambangan Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.

(2) Khusus untuk pasir laut besarnya Iuran Pertambangan Daerah adalah sebagai

berikut :

a. KP Eksplorasi sebesar Rp.25.000, -(dua puluh lima ribu rupiah)per -hektar

pertahun ;

b. KP Eksploitasi sebesar Rp.40.000, -(empat puluh ribu rupiah) per -hektar

pertahun ;c. Iuran Hasil Produksi yang besarnya ditetapkan 30 %(tiga puluh persen) dari

harga Cost and Freight (C & F), yang secara berkala akan diatur dan

ditetapkan oleh Bupati.

(3) Hasil penerimaan Iuran Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

(2) pasal ini, disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 34

(1) Pendapatan, pencatatan, penetapan dan pemungutan Iuran Pertambangan

dilakukan oleh Instansi teknis yang akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan

Bupati, sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pungutan, perhitungan dan pembayaran/

pelunasan akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVI

UANG PERANGSANG DAN

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 35

(1) Kepada Instansi Teknis dan unit penunjang diberikan uang perangsang sebe sar 5 %

(lima persen) dari jumlah penerimaan Iuran Pertambangan Daerah ;

(2) Biaya Operasional Instansi Teknis dibidang Pertambangan disisihkan sebesar 2 %

(dua persen) dari jumlah penerimaan.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan ditujukan untuk pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K -3),

Pengelolaan lingkungan pertambangan, Produksi, Konservasi dan Teknik / tata cara

Penambangan.

(2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dengan berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37(1) Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta

reklamasi lahan  bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan yang di setujui.

(2) Peruntukan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengikut sertakan

masyarakat dan pemilik tanah.

(3) Peruntukan lahan bekas tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah.

(4) Ketentuan tentang reklamasi lahan bekas tambang harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(5) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan selama Usaha Pertambangan berlangsung dan pada Pasca

Penambangan.

BAB XIX

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN

(COMMUNITY DEVELOPMENT)

Pasal 38

(1) Pemegang KP yang telah mencapai kegiatan eksploitasi / produksi wajib

melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat, meliputi

peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi.

(2) Pemegang KP  yang telah mencapai kegiatan eksploitasi / produksi wajib membina

dan menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah setempat.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat dilakukan

bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

(4) Untuk merealisasikan terlaksananya program Pembangunan kemasyarakatan dan

wilayah seperti pada ayat (1), (2) dan (3) masin g-masing pemegang KP Eksploitasi,

Pengangkutan dan penjualan wajib menyetorkan dana sebesar Rp.500 – per meter

kubik dari hasil penjualan Kepadaa Pemerintah Daerah.

Pasal 39

(1) Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development) merupakan suatu wujud

usaha bersama dari berbagai komponen untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi

masyarakat, terutama masyarakat di daerah sekitar lokasi penambangan.

(2) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap program pembangunan kemasyarakatan

(Community Development) bertujuan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif

akibat dari adanya Usaha kegiatan Penambangan.Pasal 40

(1) Dalam rangka realisasi untuk mempermudah tugas pelaksanaan dan pengawasan

terhadap program Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development),

dibentuk suatu tim kerja yang terdiri dari :

a. Tim Pengawas;

b. Tim Pengarah dan Penasehat;

c. Tim Perencanaan;

d. Tim Pelaksanaan Teknis Operasional Lapangan.

(2) Tim Pengawas terdiri dari unsur DPRD Kabupaten Karimun, Tim Pengarah dan

Penasehat terdiri dari unsur Musyawarah Pimpin an Daerah Kabupaten Karimun, Tim

Perencanaan terdiri dari Unsur Dinas / Instansi terkait, Timj Pelaksanaan teknisi

operasional lapangan terdiri dari unsur LSM yang berbadan hukum.

(3) Pelaksanaan pengawasan pada ayat (1) butir b, c dan d diatur dan ditetapka n dalam

Keputusan Bupati.

(4) Struktur Tim Pengawas terpisah dari Tim Pengarah dan Penasehat, Tim

Perencanaan dan Tim Pelaksanaan Teknis Operasional lapangan.

BAB  XX

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 41

(1) Apabila keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih d ulu maka

pemegang KP diberi kesempatan untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan dalam

suatu wilayah penambangan baik sebahagian atau seluruhnya.

(2) Pemegang KP diberi kesempatan untuk menunda kegiatan usaha penambangan

apabila terjadi kondisi yang dapat merug ikan kegiatan usaha pemegang KP.

(3) Dalam tenggang waktu penghentian / penundaan pelaksanaan kegiatan

penambangan seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kewajiban

pemegang KP tetap berlaku atau kewajibannya dapat ditinjau kembali dengan

kebijakan Bupati atas permintaan pemegang KP.

(4) Apabila pemegang KP telah menghentikan pelaksanaan kegiatan penambangan,

Bupati mengeluarkan surat keputusan mengenai tenggang waktu penghentian

pekerjaan / kegiatan penambangan seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) s erta

melakukan kajian ulang tentang layak atau tidaknya perusahaan tersebut untuk

dapat beroperasi kembali.

(5) Keadaan memaksa pada pasal ini diatur dengan kebijakan Bupati.

BAB  XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal  42

(1) Barang siapa yang tidak mempunyai KP tahap ek sploitasi / produksi -

sebgaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) melakukan penambangan sehingga

menimbulkan kerugian pada Negara dan Daerah dan kerusakan lingkungan diancamdengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling

banyak Rp.5.000.000.000. (lima miliyar rupiah).

(2) Barang siapa  yang tidak mem punyai KP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan diancam dengan pidana

kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda pali ng banyak Rp.

1.000.000.000. (satu miliyar rupiah).

(3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan -ketentuan  dan / atau

lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, pasal 20,

pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak -banyaknya

Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk

Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang -undangan.

(4) Pemegang KP yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar

sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara dan Daerah diancam dengan tindak

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) .

(5) Pemegang KP yang melakukan usaha Pertambangan sebelum memenuhi

kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak

pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).

Pasal  43

Barang siapa yang berhak atas tanah dan benda yang berada diatasnya merintangi atau

mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang KP memenuhi syarat -syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2

(dua) tahun  dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal  44

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 4 dan ayat 5 kepada

pemegang KP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampas an

barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB  XXII

PENYIDIKAN

Pasal  45

(1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan

atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dilakukan

oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang

pengankatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang

berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebgaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang   :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan

pemeriksaan;c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal di ri

tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, tersan gka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam

melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundanga -undangan yang berlaku.

BAB  XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  46

(1) Kuasa Penambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok

Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada

sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk

diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan

kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dikenakan tindakan penertiban.

(2) Penyetoran / Pelunasan Iuran Pertambangan Daerah dan / atau Kuasa

Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini, mulai berlaku

terhitung mulai tanggal diundangkannya peraturan daera h ini.

(3) Sepanjang belum diatur oleh Bupati menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan -

ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini,

tetap berlaku.

BAB  XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  47

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal  48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang an peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal      Agustus  2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun

Nomor : 17 Tahun 2001

Tanggal : 22 september  2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

DRS. MUHAMMAD TAUFIK

Pembina TK.I NIP.0 9 0 0 1 3 1 3 5PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  27 TAHUN  2001

TENTANG

PERTAMBANGAN DAERAH

I. U M U M

a. Bahan Galian adalah Semua endapan mineral yang terdapat didalam dan diatas

permukaan bumi yang mempunyai nilai ekonomis serta merupakan pemanfaatan

kekayaan alam dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yan g

cenderung semakin meningkat, disisi lain ketersediaannya semakin terbatas, untuk

itu perlu dimanfaatkan secara optimal demi untuk kepentingan Pembangunan

Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah pada khususnya.

b. Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari daratan dan lautan yang banyak

mengandung potensi berbagai jenis bahan galian yang merupakan salah satu

sumber daya alam yang cukup potensial sebagai sumber penerimaan Negara dan

Daerah, untuk itu dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian untuk mencegah /mengurangi berbagai dampak negatif sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan -ketentuan

pokok Pertambangan, telah ditetapkan bahwa pelaksanaan pengu asaan negara

dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian, namun dalam

peraturan daerah nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan

pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, jenis

bahan Galian tersebut adalah nitrat -nitrat, fosfat, garam, batu (halite), asbes, talk,

mika, granite, magnesit, yarist, leosit, tawas (alu), oker, batu permata, batu

setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit, batu apung,  tras,

obsidian,  perlit,  tanah  diatome,  tanah  serap -

(fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, andesit, basalt, trakhit,

tanah liat, tanah urug, dan zeolit, kecuali sepanjang tidak terle tak dilepas pantai dan/

atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka penanaman modal asing.

Untuk terlaksananya urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

dibidang Pertambangan mengacu pada berbagai peraturan daerah Propinsi Riau

yang mengatur tentang usaha Pertambangan yang telah menjadi urusan Pemerintah

Daerah Propinsi Riau, sebagai berikut :

(1). Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Riau Nomor 19 Tahun 1986 tentang izin

penguasahaan Pertambangan bahan galian golongan C yang telah dirubah

dengan peraturan daerah nomor 19 Tahun 1989 tentang perubahan pertama

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 19 Tahun 1986.

(2). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1989

tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan

Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

(3). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1996

tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang merupakan

penyempurnaan/ pengganti Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Riau Nomor19 Tahun 1986 tentang Izin Penguasahaan Pertambangan Bahan Galian

Golongan C beserta Perubahannya.

d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah ditetapakan bahwa segala

peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan

Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagaian

urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dibidang Pertambangan, sudah

tidak sesuai lagi dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal7

Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1997  ditetapkan -

bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

Pemerintahan, kecuali kewenangan -kewenangan dalam seluruh bidang

Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, Pertahanan

Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan dibidang lain

yang meliputi kebijaksanaan tentang perencanaan Nasional dan Pengendalian

Pembangunan Nasional secara Makro, dana Perimbangan Keuangan, Sistem

Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara, Pembinaan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pembeerdayaan Sumber Daya Alam serta

Teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisai Nasional.

Untuk terlaksananya Otonomi Daerah sesuai kewengan Pemerintah Daerah

Propinsi Riau dibidang Pertambangan, sebagaimana dimaksud Undang -Undang

tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan

pembinaan pengendalian dan pengawasan dibidang p ertambangan yang diatur

dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sesui dengan kewenangan dan tanggung

jawab Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

f. Dalam Peraturan Daerah ini tidak lagi hanya mengatur kegiatan Pembinaan,

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertamban gan bahan galian golongan C

saja, akan tetapi telah mencakup semua jenis bahan galian ( minyak bumi, bitumen

cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrsit, batubara, batubara muda,

uranium, radium, thorium, bahan-bahan galian radio aktif lainnya, nikel, kabal,

timah, besi, mangan, molibdan, khrom, wolfram, vanadium, titan, bouksit, tembaga,

timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimony, bismut,

yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, berillium, korondum,

zircon, kristal kuarsa, kriolid, fluespar, bairt, yodium, brom, khlor, belerang, nitrat -

nitrat, garam batu (halite), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir

kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah

diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit,

granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir. Kecuali yang dalam

pengelolaannya termasuk kategori pendayagunaan sumber daya yang

menggunakan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional

sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

pemerintah Daerah.

g. Besarnya Pajak Daerah terhdap bahan galian tetentu yang telah menjadi objek dan

subjek Pajak Daerah Tingkat II se bgaimana yang ditetapkan dalam Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sepenuhnya berlaku menurut Peraturan Daerah Kabupaten dimana terdapatnya

bahan galian tersebut.

h. Besarnya tarif iuran Pertambangan Daerah terhadap je nis bahan galianyang telah

menjadi urusan Daerah berdasarkan pasal 7 Undang -undang Nomor 22 Tahun

1999 tetang Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepenuhnya memperlakukan tarif iuran pertambangan yang telah diatur dan

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang

Pertambangan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal  1

Cukup jelas

Pasal  2

Ayat  (1)

Yang dimaksud dengan bahan galian yang telah yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah adalah nitrat -nitrat, fosfat, garam, batu (halite), asbes,

talk, mika, granite, yarosit, leusit, tawas, oker, batu permata, batu setengah

permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras,

obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, ba tu tulis, batu kapur,

dolomit, kalsit,granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan jenis bahan galian

lainnya kecuali yang dalam pengelolaannya termasuk kategori

pendayagunaan sumber daya alam yang menggunakan teknologi yang

strategis, konservasi dan standarisasi nasional, sebagaimana dimaksud pasal

10 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal  3

Cukup jelas

Pasal  4

Cukup jelas

Pasal 5 dan 6

Berdasarkan hasil survei dan disesuaikan dengan tata ruang, sesuai denga n

fungsinya sebagai kepala wilayah, maka Bupati menetapkan wilayah -wilayah yang

dapat dilakukan Penambangan, dan sebaliknya juga berwenang menetapkan

wilayah-wilayah tertentu yang tetutup untuk kegiatan penambangan. Karena pada

situasi dan kondisi tertentu, ataupun karena kepentingan umum termasuk

kepentingan penambangan, wilayah yang belum dan ataupun yang sudah

dilakukan penambangan dapat saja ditutup baik sebagian ataupun diseluruh

wilayah Pertambangan. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu menutup sebagian atau seluruh

wilayah pertambangan ini dapat juga dilakukan oleh gubernur, apabila pemegang

KP tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal  7

Cukup jelas

Pasal  8

Cukup jelas

Pasal  9

Ayat (1)Penjelasan

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam Pasal ini ditetapkan beberapa macam KP, dengan maksud

memudahkan melakukan tugas dan fungsi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan. Dengan adanya sistem in i bukan berarti mempersulit

pengusaha melainkan dimaksudkan agar pengusaha yang telah mempunyai

izin benar-benar melaksanakan usahanya, sehingga dengan demikian dapat

dihindari munculnya praktek-praktek spikulasi. Ketentuan persyaratan KP

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, akan diatur dan

ditetapkan tersendiri dalam keputusan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masing-masing kegiatan Pertambangan diberikan 1

(satu) KP pada pasal ini, adalah kepada perorangan dan / atau badan

hukum yang berbeda tersebut dapat diberikan KP sesuai dengan kegiatan

Pertambangan yang dilakukan.

Pasal  11

a. Izin Pertambangan Daerah dapat diberikan pada BUMD sepanjang tidak

melakukan monopoli usaha Pertambangan.

b. b S /d e cukup jelas

Pasal    12

Ayat (1)

KP eksplorasi adalah kewenangan yang diberikan kepada perorangan / dan

atau Badan Hukum untuk melakukan penyelidikan Geologi Pertambangan,

menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letakkan bahan galian.

KP eksplorasi yang diberikan kepada si pemohon bukanlah suatu jaminan

untuk dapat diberikan KP eksploitasi, dan masa berlakunya dibatasi yang

ditetapkan dalam KP Eksplorasi tersebut dimaksudkan agar Pemerintah

Daerah mendapatkan kepastian apakah yang bersangkutan akan

meneruskan ke KP eksploitasi atau tidak, sehingga dengan demikian

Pemerintah Daerah akan menetapkan lebih lanjut kebijaksanaan mengenai

peruntukannya atau memberikan kesempatan kepada perorangan / Badan

Hukum yang lain.

Ayat (2) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal  13

Ayat (1)

Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya sebagian atau bagian -

bagian tertentu apabila wilayah-wilayah yang akan dikurangi tersebut  :

- tidak ada deposit atau tidak layak tambang.

- Telah selesai dilakukan Penambangan dan t elah direklamasi.Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal  14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

I. Permohonan KP Eksplorasi  :

a. Pengajuan Rancangan AMDAL / UKL / UPL selambat -lambatnya 150

hari.

b. Perjanjian KP Eksplorasi ke Bupati melalui Dinas Pertambangan

selambat-lambatnya 30 hari

II. Permohonan KP Eksploitasi  :

a. Pengajuan Rancangan AMDAL / UKL / UPL selambat -lambatnya 150

hari.

b. Perjanjian KP Eksploitasi ke Bupati melalui Dinas Pertambangan

selambat-lambatnya.

III. Sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. Permohonan KP Pengangkutan bersamaan dengan Permohonan Ekploitasi.

V. Permohonan KP Penjualan bersamaan dengan Permohonan Ekploitasi.

Sangsi terhadap Eksekutif atas Permohonan KP.

1. Unsur kealpaan, pengajuan terhadap KP yang belum ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dianggap KP tersebut layak untuk diterbitkan.

2. Unsur kesengajaan, pengajuan terhadap KP yang belum ditetapkan

dengan Keputusan Bupati, maka biaya pengurusan tersebut akan

menjadi tanggung jawab Bupati.

Ayat (3)

Pemohon KP harus mempresentasikan secara keseluruhan tentang rencana

kerja, baik yang mencakup aspek teknis maupun aspek -aspek lain

diahadapan komosi AMDAL yang dibentuk Pemerintah Daerah, lembaga

wakil rakyat, unsur masyarakat yang mewakili daerah tempat kegiatan

pertambangan dan Instansi lain yang terkaity.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal  15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat tertentu yang

diberi wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan KP, dalam rangka deregulasi

dan debirokratisasi pembinaan, pengendal ian dan pengawasan usaha

Pertambangan, yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Ayat (2) s/d (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)Terhitung sejak diberikannya KP, pelaksanaan kegiatan Pertambangan

selambat-lambatnya harus sudah dimulai 4 (empat) bulan dan / atau

ditetntukan lain didalam KP berdasarkan pertimbangan teknis.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal  17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diperhitungkan akan terjadi bencana dalam ayat ini

adalah adanya petunjuk berdasarkan hasil pengamatan dilapangan oleh

petugas instansi yang berwenang.

Pasal  18

Cukup jelas

Pasal  19

Cukup jelas

Pasal  20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan untuk kegiatan Pertambangan dalam ayat ini adalah

untuk setiap kegiatan Pertambangan setelah berlakunya Pertambangan

Daerah ini.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah dalam pasal ini, ialah hak -hak atas

tanah yang diatur dalam Peraturan Perundang -undangan yang mengatur

tentang Hak Atas Tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lahan pasca Pertambangan dalam ayat ini, adalah

lahan yang telah selesai direklamasi.

Ayat (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal  21

Cukup jelas

Pasal  22

Cukup jelas

Pasal  23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K -3) dan lingkungan hidup

diwilayah usaha Pertambangan, pemegang KP wajib mengangkat Kepala

Teknik dan Wakil Kepala Teknik Tambang untuk memimpin langsung

dilapangan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan perusakan

dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha Pertambangan bahan

galian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam hal Kepala Teknik / Wakil Kepala Teknik Tambang berhalangan,

sehingga tidak dapat memimpin langsung pel aksanaan kegiatan seperti

tersebut diatas,  Kepala Teknik Tambang wajib menunjuk petugas untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Teknik Tambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kepada Bupati melalui Kepala Dinas / Bupati yang

bersangkutan dalam ayat ini, adalah kepada Bupati dan / atau Kepala Dinas

sesuai kewenangannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan yang bertanggung jawab dalam ayat ini, adalah

sesuai kewenangannya.

Ayat (5)

Maksud dan tujuan kewajiban pendaftaran dan pemasangan tanda

pendaftaran peralatan tambang adalah untuk memudahkan dalam rangka

pembinaan, pengendalian dan pengawasan keswehatan dan keselamatan

kerja serta memegang tanda identitas perusahaan yaitu Bendera Perusahaan

sewaktu beroperasi.

Pasal  25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal  27

Cukup jelas

Pasal  28

Cukup jelas

Pasal  29

Cukup jelas

Pasal  30

Cukup jelas

Pasal  31

Cukup jelas

Pasal  32

Ayat  (1)

Besarnya Iuran Pertambangan Daerah terhadap jenis bahan galian tertentu

yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenuhnya diberlakukan

besarnya iuran pertambangan yang telah diatur dalam peraturan peundang -

undangan yang berlaku dibidang Pertambangan, dimaksudkan untuk

memberikan kepastian kepada masyarakat atas kewajiban yang akan

menjadi beban dalam melaksanakan kegiatan Pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Penetapan besarnya iuran produksi sebesar 30 % dari harga jual C & F

mengacu kepada nilai pasar atau harga d asaryang akan ditetapkan oleh

Bupati, dengan demikian secara berkala dan bertahap kita dapat

menyesuaikan dengan perkembangan harga.

Penetapan harga jual C & F pada dasarnya dimaksudkan untuk :

- Membuka usaha pengerukan (dredging) dan pengangkutan /

transportasi dikendalikan secara langsung oleh pemegang KP,

baik sebagai pemilik kapal keruk (dredger), penyewa atau kerja

sama dengan pemilik kapal keruk (dredger).

Memudahkan kontrol bagi Pemerintah Daerah untuk menghindari

terjadinya penyimpangan / manipula si laporan produksi sehingga

laporan yang diterima Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah

realisasi yang diterima pihak pembeli (buyer).

Nilai pasar dan /atau harga dasar adalah harga rata -rata yang berlaku

dilokasi setempat, dan apabila nilai pasar dari hasil produksi sulit

diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapakan oleh

instansi yang berwewenang dalam bidang Pertambangan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Tata Cara Uang Perangsang di atur oleh SK Bupati setelah Bupati berkonsultasi

dengan DPRD.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Tim kerja yang dimaksud dalam pasal 40, mempunyai tugas sebagai berikut :

- Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi tugas perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan

terkoordinir sesuai dengan kebijaksanaan dan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Tim Pengarah/ Penasehat.

b. Mengawasi bahan pertimbangan kepada Tim Pengarah/ Penasehat,

dalam merumuskan kebijakan Operasional/ Teknis Per encanaan,

Pelaksanaan dan pengawasan Program Pembangunan

Kemasyarakatan (Community Development / CD) kegiatan

Pertambangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang

ada / tempat.c. Mengawasi klarifikasi terhadap perencanaan yang patut / layak Prog ram

Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development / CD)

dengan mempertimbangkan kualitas, kelayakan / kepatutan dan tingkat

kemampuan.

d. Mengawasi petunjuk tekni operasional sebagai pedoman bagi Tim

Teknis (Operasional) dalam melaksanakan tugas / kegiata n di

lapangan.

- Tim Pengarah dan Penasehat mempunyai tugas sebagai berikut

a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dan kebijakan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Program Pembangunan

Kemasyarakatan (Community Development / CD) dari kegiatan

Pertambangan Kabupaten Karimun.

b. Melakukan Evaluasi terhadap Laporan Tim Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengawasan Program Penambangan Kemasyarakatan

(Community Development) kegiatan Pertambangan di Kabupaten

Karimun.

c. Menetukan arah sasaran perioritas kebijakan d an kebijaksanaan

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Peambangunan

Kemasyarakatan (Community Development / CD) kegiatan

Pertambangan sebagai Pedoman Teknis Operasional bagi Pimpinan

dan Anggota Teknis / Tim Teknis / Operasional di lapangan.

- Tim Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu

dan terkoordinir sesuai dengan kebijaksanaan dan kebijakan yang telah

ditetapkan  oleh Tim Pengarah  / Penasehat.

b. Memberikan bahan pertimbangan kepada Tim Pengarah / Penasehat,

dalam merumuskan kebijakan Operasional / Teknis Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan Program Pembangunan

Kemasyarakatan (Community Development / CD) kegiatan

Pertambangan yang sesuai dengan situasi dan k ondisi wilayah yang

ada / tempat.

c. Melakukan klarifikasi terhadap perencanaan yang patut / layak Program

Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development / CD)

dengan mempertimbangkan kualitas, kelayakan / kepatutan dan tingkat

kemampuan.

d. Mempersiapkan petunjuk teknis operasional sebagai pedoman bagi Tim

Teknis (Operasional) dalam melaksanakan tugas / kegiatan di

lapangan.

- Tim Teknis / Operasional lapangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut  :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arahan dan pedoman

yang diberikan oleh Tim Perencana, pelaksanaan program

Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development / CD)

kegiatan Pertambangan yang meliputi :

- Melaksanakan Teknis / Operasional  Pembangunan

Kemasyarakatan (Community Development / CD) yang telah

disepakati dan ditentukan.

- Melaksanakan Pengawasan Preventif dengan melakukan

pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Operasional setiap kegiatanprogram Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development

/ CD) kegiatan Pertambangan secara terpadu dan kontinue.

- Melaksanakan klarifikasi atas keabsahan, kelengkapan dan

kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan program

Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development) yang

telah ditetapkan dan disepakati, termasuk kelengkapan adminis trasi

/ dokumen yang diperlukan dan material kelengkapan alat /

instrumentnya.

Membuat laporan tertulis terhadap setiap pelaksanaan kegiatan

program Pembangunan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di

lapangan dengan usul saran kepada Tim Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor : 01  Tahun 2004  tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun.
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan petunjuk teknis terhadap penataan, pembinaan dan pengembangan terhadap perdayaan Sumber Daya Alam yang tersedia dan pengembangan tenaga energi yang menjadi kewenangan daerah.  Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan dan pelaporan dalam rangka pengembangan potensi dan pengelolaan disektor pertambangan, energi dan lingkungan hidup yang ada didaerah.
2. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi yang tersedia disektor pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
3. Mempersiapkan penyusunan dan petunjuk teknis perizinan, pengaturan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap berbagai bentuk potensi yang tersedia.
4. Melaksanakan inventarisasi segala potensi dan dampak dari potensi yang berada didaerah.
5. Mempersiapkan penyusunan pedoman petunjuk teknis mekanisme kerja sama disektor pertambangan, energi dan pengelolaan lingkungan.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengembangan potensi sumber daya alam, energi dan pengelolaan lingkungan.
7. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang dibantu oleh kepala bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pertambangan, Kepala Bidang Energi, Kepala Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kepala Bidang Konservasi Lingkungan.
Secara  garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan :
   • Pengelolaan teknis administrasi umum.
   • Keuangan.
   • Kepegawaian serta perencanaan Dinas.
2. Bidang  Pertambangan mempunyai tugas :
   • Menyusun pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil pertambangan.
   • Melakukan konservasi dan restorasi pertambangan.
   • Petunjuk teknis terhadap pemberian perizinan
   • Melakukan pengendalian pertambangan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bidang AMDAL
   • Menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan.
   • Pembinaan dan pengembangan kegiatan AMDAL yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bidang Konservasi Lingkungan
   • Menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan.
   • Pembinaan dan pengembangan kegiatan Konservasi yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bidang Energi
   • Menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan.
   • Pembinaan dan pengembangan tenaga energi yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksana Inspektur Tambang Daerah (PITDA) mempunyai tugas :
   • Pengawasan kegiatan pertambangan.
   • Pembinaan dan pemantauan kegiatan pertambangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) mempunyai tugas :
   • Pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup.
   • Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup.

SUMBER DAYA MANUSIA